Wakil Ketua MPR Bantah Wacana Amandemen Ubah Masa Jabatan Presiden

Rekanbola  —  Wacana baru terkait amandemen UUD 45 kembali muncul. Kali ini tentang masa jabatan presiden dari 2 periode menjadi 3 periode ataupun dari 5 tahun menjadi 7 tahun.

Wakil Ketua MPR Syarif Hasan mengatakan wacana itu baru selentingan saja dan bukan merupakan bagian agenda amandemen oleh pihaknya. Sebab, amandemen yang akan dilakukan adalah amandemen terbatas.

“Itu mungkin selentingan saja, yang jelas itu tidak merupakan salah satu agenda amandemen (terbatas),” katanya di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat (22/11).

Hingga saat ini, dia menegaskan, belum ada usulan resmi maupun dari masyarakat ada wacana penambahan masa jabatan presiden. Politikus Demokrat itu mengingatkan, sejak awal amandemen UUD itu terbatas.

“Sekali lagi ini kan penyempurnaan yang terbatas, jadi tidak sampai kepada perpanjangan masa jabatan presiden,” tegasnya.

Syarif menyatakan pihaknya sepakat bahwa masa jabatan presiden cukup dua kali lima tahun. “Sudah cukup 2 kali 5 tahun,” tutupnya.

Megawati Usulkan Amandemen

Sebelumnya, Pimpinan MPR RI melakukan kunjungan resmi ke para tokoh bangsa. Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama pimpinan MPR RI menemui Presiden RI ke-5, Megawati Soekarnoputri, di kediamannya di Jalan Teuku Umar, Jakarta, Kamis (10/10/19).

Pada pertemuan itu, Megawati mengusulkan bahwa amandemen itu terbatas, khususnya di bidang perekonomian. Selain itu, diperlukan dibuatnya blueprint pembangunan Indonesia ke depan.

“Konsep membangun bangsa haruslah pembangunan berkelanjutan selama 50 bahkan 100 tahun ke depan, yang dilakukan oleh satu masa pemerintahan presiden ke masa pemerintahan presiden selanjutnya. Jangan sampai ganti presiden berganti pula arah pembangunan bangsa. Blueprint pembangunan ini yang akan dibahas lebih lanjut oleh Badan Pengkajian MPR RI dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat,” jelas Bamsoet.

Baca Juga:   Ahmad Dhani Tak Suka Tagar 2019 Prabowo Presiden

PSI Usul Masa Jabatan Presiden Jadi 7 Tahun

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengusulkan ide tujuh tahun masa jabatan presiden, tapi dibatasi hanya satu periode. Dengan boleh menjabat satu periode, setiap presiden diharapkan akan bekerja maksimal.

“Jika hanya satu periode, setiap presiden akan bekerja semaksimal mungkin, fokus bekerja buat rakyat dan tak memikirkan pemilu berikutnya,” kata Ketua DPP PSI Tsamara Amany dalam keterangan pers, Kamis (21/11).

Menurut Tsamara, masa jabatan satu periode akan membuat presiden terlepas dari tekanan politik jangka pendek dan akan lebih fokus untuk melahirkan kebijakan terbaik. Politik juga akan terbebas dari pragmatisme.

Masa kepemimpinan perlu diperpanjang sampai tujuh tahun, lanjut dia, agar tiap presiden punya waktu cukup untuk mewujudkan program-program kerjanya.

“Selanjutnya, satu periode ini akan menghilangkan konsep petahana dalam pemilihan presiden. Maka tak ada lagi kecurigaan bahwa petahana memanfaatkan kedudukannya untuk kembali menang pemilu,” kata Tsamara.

Dalam pengamatan PSI, pada format 2×5 tahun pun, yang efektif cuma tujuh atau delapan tahun. “Dua atau tiga tahun sisanya biasa dipakai untuk penyesuaian awal periode dan kampanye pemilu berikut,” kata Tsamara.

Terakhir, kata Tsamara, pemilu tiap tujuh tahun jelas akan menghemat biaya. “Jika biasanya tiap lima tahun ada pemilu, kelak hanya akan terjadi tiap tujuh tahun,” pungkasnya.